Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, JHT dan DPLK sebagai Pengurang PPh 21
Batas biaya jabatan 5% maksimal Rp6 juta, biaya pensiun Rp2,4 juta, iuran JHT, JP dan DPLK yang boleh dikurangkan, serta iuran yang tidak mengurangi pajak.
Karyawan tetap boleh mengurangkan dua hal dari penghasilan bruto sebelum PTKP: biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas Rp6.000.000 setahun (Rp500.000 sebulan), dan iuran pensiun bagian pegawai yang dibayar melalui pemberi kerja, termasuk iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan bagian pegawai serta iuran ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan. Pensiunan memakai biaya pensiun 5% dengan batas Rp2.400.000 setahun. Iuran BPJS Kesehatan bagian pegawai dan premi asuransi pribadi tidak termasuk pengurang.
Panduan ini bagian dari panduan utama PPh orang pribadi. Ini informasi umum, bukan nasihat pajak.
Biaya jabatan: siapa, berapa, kapan
Biaya jabatan adalah pengurang standar untuk menggantikan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari pekerjaan. Pegawai tidak perlu membuktikan pengeluaran apa pun. Besarnya kini diatur dalam Pasal 10 PMK 168/2023 (berlaku 1 Januari 2024), yang mencabut PMK 250/PMK.03/2008:
| Ketentuan | Besaran |
|---|---|
| Tarif | 5% dari penghasilan bruto |
| Batas setahun | Rp6.000.000 |
| Batas sebulan | Rp500.000 |
| Pada bruto berapa batas tercapai | Rp120.000.000 setahun (Rp10 juta sebulan rata-rata) |
Artinya, setiap karyawan dengan bruto setahun di atas Rp120 juta mendapat biaya jabatan yang sama, Rp6 juta. Di bawah itu, biaya jabatan dihitung proporsional: bruto Rp84.000.000 setahun memberi biaya jabatan 5% × 84.000.000 = Rp4.200.000.
Biaya jabatan hanya untuk pegawai tetap. Bukan pegawai (narasumber, pekerja lepas) tidak memakainya; pemotongan honor mereka memakai dasar 50% dari bruto. Pegawai tidak tetap dengan TER harian juga tidak memakai biaya jabatan. Jika Anda punya dua pemberi kerja dalam setahun, di SPT Tahunan biaya jabatan gabungan tetap dibatasi Rp6 juta.
Iuran pensiun yang boleh dikurangkan
Pasal 10 ayat (1) huruf b PMK 168/2023 mengizinkan pengurangan iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada:
- BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT (bagian pegawai 2% dari upah) dan JP (bagian pegawai 1% dari upah, dengan batas upah tertentu yang disesuaikan setiap tahun);
- dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang pendiriannya disahkan otoritas, kini diawasi OJK;
- penyelenggara program pensiun lain yang diakui peraturan, misalnya untuk ASN.
Iuran bagian pemberi kerja untuk JHT dan JP tidak menjadi penghasilan pegawai dan tidak dikurangkan lagi. Perhatikan kata "melalui pemberi kerja": iuran DPLK yang dipotong dari gaji dan disetor kantor tercantum di bukti potong dan mengurangi PPh 21. Iuran DPLK yang Anda setor sendiri di luar kantor tidak disebut dalam PMK 168/2023; perlakuannya di SPT Tahunan sebaiknya ditanyakan ke KPP atau Kring Pajak sebelum dikurangkan.
Yang tidak bisa dikurangkan
| Pengeluaran | Status | Alasan singkat |
|---|---|---|
| Iuran BPJS Kesehatan bagian pegawai (1%) | Tidak mengurangi | Bukan iuran pensiun |
| Premi asuransi jiwa atau kesehatan pribadi | Tidak mengurangi | Premi yang dibayar sendiri tidak diakui sebagai pengurang bagi karyawan |
| Unit link atau investasi | Tidak mengurangi | Bukan dana pensiun yang disahkan |
| Iuran JKK dan JKM | Tidak mengurangi bagi pegawai | Dibayar pemberi kerja dan justru menambah bruto |
| Biaya transport atau internet pribadi | Tidak mengurangi | Sudah diwakili biaya jabatan |
Daftar lebih panjang ada di panduan pengeluaran yang tidak mengurangi pajak.
Biaya pensiun untuk pensiunan
Penerima pensiun bulanan dari dana pensiun, Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan program JP boleh mengurangkan biaya pensiun 5% dari penghasilan pensiun, maksimal Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun. Ketentuan ini kini ada di Pasal 11 ayat (2) PMK 168/2023 (sebelumnya PMK 250/PMK.03/2008). Uang pensiun atau JHT yang dibayar sekaligus tidak memakai biaya pensiun; ia dikenai PPh final tersendiri (panduan pesangon dan JHT).
Contoh hitungan (ilustratif)
Dewi, status TK/0, gaji tetap Rp9.000.000 sebulan. Iuran JHT 2% (Rp180.000) dan JP 1% (Rp90.000) bagian pegawai dipotong setiap bulan. Ia juga ikut program DPLK lewat kantor: Rp500.000 per bulan dipotong dari gaji dan disetor pemberi kerja ke DPLK.
| Komponen | Setahun |
|---|---|
| Bruto: 12 × 9.000.000 | 108.000.000 |
| Biaya jabatan 5% (di bawah batas) | (5.400.000) |
| JHT 12 × 180.000 | (2.160.000) |
| JP 12 × 90.000 | (1.080.000) |
| DPLK 12 × 500.000 | (6.000.000) |
| Neto | 93.360.000 |
| PTKP TK/0 | (54.000.000) |
| PKP | 39.360.000 |
| PPh 5% | 1.968.000 |
Tanpa DPLK, PKP menjadi Rp45.360.000 dan PPh Rp2.268.000. Iuran DPLK Rp6 juta menghemat Rp300.000 pajak (5%), karena Dewi berada di lapisan 5%. Untuk karyawan di lapisan 15% atau 25%, penghematan per rupiah iuran lebih besar. Karena iuran dipotong lewat kantor, ia tercantum di bukti potong dan penghematan itu sudah terhitung dalam PPh 21 Desember. Bila Dewi menyetor sendiri di luar kantor, pengurangan ini belum tentu diakui (lihat di atas).
Cara memastikan pengurang terpakai
- Cek bukti potong PPh 21 tahunan: biaya jabatan dan iuran pensiun bagian pegawai harus tercantum.
- Jika ingin iuran DPLK mengurangi pajak, tanyakan ke HR apakah iuran bisa dipotong lewat gaji; untuk setoran pribadi di luar kantor, konfirmasi dulu ke KPP sebelum memasukkannya di SPT.
- Pastikan iuran yang dicantumkan kantor tidak Anda masukkan dua kali.
- Gunakan kalkulator Pasal 17 untuk melihat pengaruhnya.
Baca juga: TER PPh 21 bulanan untuk melihat kapan iuran diperhitungkan, dan PTKP menurut status untuk langkah pengurangan berikutnya.
Pertanyaan umum
Apakah biaya jabatan bisa dipakai dua kali jika saya punya dua pekerjaan?
Pemotongan oleh masing-masing pemberi kerja memakai biaya jabatan sendiri-sendiri, tetapi di SPT Tahunan totalnya dibatasi Rp6 juta setahun. Selisihnya ikut menyebabkan kurang bayar.
Apakah iuran Tapera mengurangi pajak?
Kami tidak menemukan ketentuan yang secara tegas memperlakukan simpanan Tapera sebagai iuran pensiun pengurang. Tanyakan ke KPP atau konsultan pajak sebelum mengurangkannya.
Apakah ASN memakai aturan yang sama?
Prinsipnya sama: biaya jabatan dan iuran pensiun dikurangkan. Komponen penghasilan ASN dan insentif tertentu diatur tersendiri, jadi cek bukti potong dari instansi.
Apakah premi asuransi kesehatan yang dibayar kantor menambah pajak saya?
Ya. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian yang dibayar pemberi kerja untuk pegawai termasuk penghasilan bruto pegawai dalam hitungan PPh 21.
Sumber resmi
- JDIH Kementerian Keuangan — PMK 168/2023 (biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun; mencabut PMK 250/PMK.03/2008)
- BPJS Ketenagakerjaan — besaran iuran JHT dan JP serta batas upah JP terbaru
- Otoritas Jasa Keuangan — daftar dana pensiun berizin
- Direktorat Jenderal Pajak — panduan pengurang penghasilan bruto
