Pengeluaran yang Tidak Bisa Mengurangi PPh Karyawan: Asuransi, KPR, Sekolah Anak dan Donasi

Bagi karyawan, daftar pengurang penghasilan di Indonesia sangat pendek: biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri ke penyelenggara yang disahkan, zakat atau sumbangan keagamaan wajib lewat lembaga resmi, dan PTKP. Pengeluaran pribadi lain, seperti premi asuransi jiwa dan kesehatan pribadi, bunga KPR, biaya sekolah atau kuliah anak, biaya berobat, sewa rumah, donasi umum, dan iuran BPJS Kesehatan bagian pegawai, tidak mengurangi PPh. Banyak tips "hemat pajak" di internet berasal dari negara lain yang memang punya pengurang semacam itu.

Panduan ini bagian dari daftar kesalahan umum dan sumber resmi. Informasi umum, bukan nasihat pajak.

Mengapa daftarnya pendek

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk karyawan, kebutuhan pribadi dan keluarga sudah "diwakili" oleh PTKP, sedangkan biaya terkait pekerjaan sudah diwakili oleh biaya jabatan. Karena itu sistem Indonesia tidak mengenal pengurang rinci seperti di beberapa negara lain.

Tabel pengeluaran yang sering ditanyakan

Pengeluaran	Mengurangi PPh karyawan?	Alasan / catatan
Premi asuransi jiwa pribadi	Tidak	Kepentingan pribadi; tidak ada pengurang premi bagi karyawan
Premi asuransi kesehatan pribadi	Tidak	Sama seperti di atas
Iuran BPJS Kesehatan bagian pegawai (1%)	Tidak	Bukan iuran pensiun
Iuran JHT dan JP bagian pegawai	Ya	Iuran pensiun yang diakui
Iuran DPLK yang dipotong lewat gaji	Ya	PMK 168/2023 Pasal 10: iuran dibayar pegawai melalui pemberi kerja; setoran pribadi di luar kantor tanyakan ke KPP
Bunga atau cicilan KPR	Tidak	Kepentingan pribadi; tidak ada pengurang bunga KPR
Sewa rumah atau kos	Tidak	Kepentingan pribadi
Biaya sekolah/kuliah anak	Tidak	Kepentingan pribadi
Biaya pengobatan, rumah sakit	Tidak	Kepentingan pribadi
Zakat lewat BAZNAS/LAZ resmi	Ya	Diatur khusus (panduan zakat)
Infak, sedekah, donasi umum	Tidak (bagi karyawan)	Bukan zakat wajib; sumbangan PP 93/2010 terkait pembukuan
Biaya transport, pulsa, internet pribadi	Tidak	Sudah diwakili biaya jabatan
Kursus atau sertifikasi yang dibayar sendiri	Tidak	Kepentingan pribadi bagi karyawan
Pembelian SBN atau saham	Tidak	Investasi, bukan biaya
Denda dan bunga pajak	Tidak	Dilarang dikurangkan menurut Pasal 9

Contoh: mengapa "klaim asuransi" tidak mengubah pajak (ilustratif)

Tono, K/1, bruto Rp180.000.000, membayar premi asuransi jiwa Rp12.000.000 setahun dan berharap bisa mengurangkannya.

	Benar (tanpa premi)	Keliru (premi dikurangkan)
Bruto	180.000.000	180.000.000
Biaya jabatan	(6.000.000)	(6.000.000)
JHT	(3.600.000)	(3.600.000)
Premi asuransi	–	(12.000.000)
PTKP K/1	(63.000.000)	(63.000.000)
PKP	107.400.000	95.400.000
PPh	10.110.000	8.310.000

Versi keliru menghasilkan "lebih bayar" Rp1.800.000. Jika SPT dikirim seperti itu dan diminta restitusi, DJP akan mengoreksinya, dan Tono justru menanggung kurang bayar plus bunga. Pilihan yang sah bila Tono ingin menyisihkan dana jangka panjang sambil menurunkan PKP adalah iuran DPLK lewat potong gaji di kantor; manfaat dan risikonya berbeda dengan asuransi jiwa, jadi bukan pengganti langsung. Hitung variasi dengan kalkulator Pasal 17.

Pengurang yang benar-benar sah

Pengurang	Batas	Panduan
Biaya jabatan	5% bruto, maks Rp6.000.000/tahun	Biaya jabatan dan iuran
Biaya pensiun (pensiunan)	5%, maks Rp2.400.000/tahun	Sama
Iuran pensiun/JHT/JP/DPLK bagian pegawai (lewat pemberi kerja)	Sesuai iuran	Sama
Zakat/sumbangan keagamaan wajib	Sesuai bukti setor	Zakat
PTKP	Menurut status	PTKP

Selain itu, "perencanaan" yang sah bagi karyawan lebih banyak menyangkut memilih bentuk penghasilan dan investasi yang perlakuan pajaknya jelas (misalnya instrumen yang dikenai PPh final dengan tarif lebih rendah dari tarif marginal Anda), dan menghindari kurang bayar dengan menyiapkan dana sebelum SPT.

Bagaimana dengan pekerja bebas dan pemilik usaha?

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan boleh mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha (Pasal 6 UU PPh), misalnya sewa tempat usaha, gaji karyawan, atau penyusutan peralatan. Biaya pribadi tetap tidak boleh. Pengguna NPPN tidak mengurangkan biaya riil karena neto sudah dihitung dengan norma. Lihat panduan freelancer dan NPPN.

Waspadai tawaran "jasa hemat pajak"

Hati-hati dengan pihak yang menjanjikan pengembalian pajak besar dengan memasukkan pengurang yang tidak diatur, membuat bukti zakat atau donasi fiktif, atau memecah penghasilan ke nama keluarga. Tanggung jawab atas isi SPT tetap ada pada Anda sebagai wajib pajak. Gunakan konsultan pajak yang memiliki izin praktik. Jika SPT Anda sudah terlanjur memuat pengurang yang tidak sah, lakukan pembetulan SPT sebelum ada pemeriksaan, dan siapkan penjelasan bila menerima SP2DK.

Pertanyaan umum

Apakah premi asuransi yang dibayar kantor mengurangi pajak saya?

Tidak. Premi asuransi kesehatan, jiwa atau kecelakaan yang dibayar pemberi kerja untuk Anda justru menambah penghasilan bruto Anda.

Apakah biaya kuliah S2 untuk menunjang pekerjaan bisa dikurangkan?

Bagi karyawan, tidak. Jika kantor yang membayar dalam program beasiswa atau pelatihan, perlakuannya mengikuti aturan natura dan penghasilan pegawai.

Apakah sumbangan bencana bisa mengurangi pajak?

PP 93/2010 mengatur sumbangan tertentu yang dapat dikurangkan, tetapi dengan syarat yang umumnya terkait wajib pajak dengan pembukuan dan penghasilan neto usaha. Bagi karyawan, sumbangan seperti ini umumnya tidak mengurangi PPh.

Apakah tanggungan keempat bisa menggantikan pengurang lain?

Tidak. PTKP tanggungan dibatasi tiga orang dan tidak ada pengurang tambahan untuk keluarga besar.

Sumber resmi

Database Peraturan BPK — Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh, PP 93/2010
Direktorat Jenderal Pajak — penjelasan pengurang penghasilan bruto
JDIH Kementerian Keuangan — PMK 168/2023
Otoritas Jasa Keuangan — informasi produk asuransi dan dana pensiun