PPh Freelancer dan Pekerja Bebas: Potongan 50% Bruto, NPPN dan SPT Tahunan
Cara pajak honor bukan pegawai dipotong (tarif Pasal 17 × 50% bruto), menghitung neto dengan norma (NPPN), syarat pemberitahuan, PPh 25 dan contoh freelancer yang juga karyawan.
Honor yang diterima orang pribadi sebagai bukan pegawai (freelancer, konsultan lepas, narasumber, penulis, desainer, tenaga ahli) dipotong PPh 21 oleh pemberi penghasilan dengan rumus tarif Pasal 17 × 50% dari penghasilan bruto. Potongan itu bukan pajak akhir. Di SPT Tahunan, seluruh penghasilan dari pekerjaan bebas dihitung ulang: penghasilan neto dihitung dengan pembukuan, atau dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bila peredaran bruto setahun di bawah Rp4,8 miliar dan Anda memberitahukan pemakaian norma dalam tiga bulan pertama tahun pajak. Neto itu digabung dengan gaji (jika ada), dikurangi PTKP, lalu dikenai tarif Pasal 17.
Panduan ini bagian dari simulasi PPh 21 setahun. Panduan ini tentang orang pribadi dengan pekerjaan bebas, bukan pajak badan usaha. Informasi umum, bukan nasihat pajak.
Siapa termasuk bukan pegawai
| Kelompok | Contoh |
|---|---|
| Tenaga ahli dengan pekerjaan bebas | Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris |
| Pekerja seni dan kreatif | Penulis, ilustrator, fotografer, musisi, pemain film |
| Narasumber dan pengajar lepas | Pembicara seminar, pengajar tamu, juri |
| Agen dan perantara | Agen asuransi, agen penjualan yang bukan pegawai |
| Penyedia jasa lepas lain | Penerjemah, programmer lepas, pembuat konten yang dibayar per proyek |
Penghasilan dari pekerjaan bebas ini berbeda dengan penghasilan usaha dagang. Untuk usaha dengan peredaran bruto tertentu ada skema PPh final UMKM yang diatur tersendiri dan baru diatur ulang pada 2026; skema itu umumnya tidak dapat dipakai untuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti di tabel atas. Bila Anda menjalankan usaha dagang, cek peraturan UMKM terbaru di pajak.go.id.
Cara pemotongan honor
Menurut PP 58/2023 dan PMK 168/2023:
- Dasar pemotongan = 50% × penghasilan bruto.
- PPh 21 = tarif Pasal 17 × dasar pemotongan.
- Untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan dari pemberi yang sama, tarif dikenakan atas jumlah kumulatif dasar pemotongan dalam setahun, sehingga lapisan tarif bisa naik di akhir tahun.
Contoh (ilustratif): honor proyek Rp20.000.000 dari satu perusahaan.
- Dasar = 50% × 20.000.000 = Rp10.000.000
- PPh 21 = 5% × 10.000.000 = Rp1.000.000 (masih di lapisan pertama)
- Diterima Rp19.000.000 dan bukti potong PPh 21 bukan pegawai
Pastikan pemberi penghasilan mencantumkan NIK Anda di bukti potong; tanpa identitas pajak yang valid, tarif bisa lebih tinggi.
Menghitung neto di SPT dengan NPPN
NPPN adalah persentase norma yang diterapkan pada peredaran bruto untuk memperkirakan penghasilan neto, sehingga Anda tidak perlu menyusun laporan laba rugi lengkap. Persentasenya berbeda menurut jenis pekerjaan dan wilayah (ibu kota provinsi tertentu, ibu kota provinsi lain, dan daerah lainnya), dan tercantum dalam lampiran peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang norma.
| Syarat NPPN | Keterangan |
|---|---|
| Peredaran bruto setahun | Kurang dari Rp4.800.000.000 |
| Pemberitahuan | Disampaikan dalam 3 bulan pertama tahun pajak (lewat Coretax) |
| Pencatatan | Tetap wajib mencatat peredaran bruto |
| Jika tidak memberitahu | Dianggap memilih pembukuan |
Contoh (ilustratif, norma 50% dipakai hanya sebagai contoh): Laras, desainer lepas, TK/0, peredaran bruto Rp180.000.000.
| Langkah | Rupiah |
|---|---|
| Peredaran bruto | 180.000.000 |
| Neto dengan norma contoh 50% | 90.000.000 |
| PTKP TK/0 | (54.000.000) |
| PKP | 36.000.000 |
| PPh setahun 5% | 1.800.000 |
| Kredit: PPh 21 dipotong klien (contoh) | (4.500.000) |
| Lebih bayar | 2.700.000 |
Lebih bayar seperti ini sering terjadi karena pemotongan 50% bruto tidak memperhitungkan PTKP. Namun bila klien tidak memotong, atau norma pekerjaan Anda tinggi, hasilnya bisa kurang bayar. Cek norma untuk pekerjaan dan kota Anda sebelum menyimpulkan.
Freelancer yang juga karyawan
Banyak orang punya gaji tetap dan honor sampingan. Di SPT, keduanya digabung:
| Komponen (ilustratif) | Rupiah |
|---|---|
| Neto gaji (setelah biaya jabatan dan JHT) | 150.000.000 |
| Neto pekerjaan bebas (NPPN) | 40.000.000 |
| Neto total | 190.000.000 |
| PTKP K/0 | (58.500.000) |
| PKP | 131.500.000 |
| PPh: 3.000.000 + 15% × 71.500.000 | 13.725.000 |
Kantor sudah memotong PPh atas gaji dengan PTKP penuh dan lapisan 5% penuh; klien memotong honor dengan tarif 5% atas 50% bruto. Gabungan ini biasanya menghasilkan kurang bayar, karena honor sampingan sebenarnya terkena lapisan 15%. Siapkan dana untuk PPh Pasal 29 sebelum 31 Maret. Coba dengan kalkulator Pasal 17.
PPh Pasal 25 bagi pekerja bebas
Orang pribadi dengan pekerjaan bebas yang SPT-nya kurang bayar dapat diwajibkan membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun berikutnya, dihitung dari PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, dibagi 12. Angsuran ini kemudian menjadi kredit pajak di SPT tahun berikutnya. Jika penghasilan Anda turun drastis, ada prosedur untuk meminta pengurangan angsuran.
Dokumen yang perlu disimpan
- Bukti potong PPh 21 bukan pegawai dari setiap klien;
- Faktur atau invoice dan bukti transfer untuk mencocokkan peredaran bruto;
- Catatan peredaran bruto bulanan (wajib bagi pengguna NPPN);
- Bukti pemberitahuan pemakaian NPPN;
- Bukti setor PPh 25 dan PPh 29.
Daftar lengkap ada di checklist dokumen SPT.
Baca juga: pajak suami-istri bila Anda dan pasangan sama-sama punya penghasilan.
Pertanyaan umum
Apakah honor dari platform luar negeri juga kena pajak?
Ya, orang pribadi dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan dari seluruh dunia. Honor dari luar negeri biasanya tidak dipotong pajak Indonesia, sehingga seluruh pajaknya dibayar lewat SPT. Bila ada pajak luar negeri yang dipotong, ada aturan kredit pajak luar negeri.
Apakah pekerja bebas bisa memakai biaya jabatan?
Tidak. Biaya jabatan hanya untuk pegawai tetap. Pekerja bebas memakai pembukuan (biaya riil) atau norma.
Saya lupa memberitahu pemakaian NPPN. Apa akibatnya?
Anda dianggap memilih pembukuan untuk tahun itu, sehingga wajib menyusun laporan keuangan. Tanyakan ke KPP apakah ada kelonggaran administrasi.
Apakah pembuat konten media sosial termasuk pekerja bebas?
Tergantung bentuk kegiatan dan perjanjiannya. Endorsement per proyek sering diperlakukan sebagai jasa; penghasilan iklan dari platform bisa berbeda. Konsultasikan bila penghasilan Anda besar.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — penjelasan NPPN, daftar norma dan pemberitahuan
- JDIH Kementerian Keuangan — PMK 168/2023 dan PMK 81/2024
- Database Peraturan BPK — Pasal 14 dan Pasal 25 UU PPh, PP 58/2023
