Perbandingan perlakuan pajak jenis penghasilan orang pribadi
Mana yang dikenai tarif progresif Pasal 17, mana yang PPh final, dan mana yang bukan objek pajak.
Tabel ini membandingkan skema pajak untuk jenis penghasilan yang paling sering dimiliki orang pribadi di Indonesia. Kolom "Skema" menunjukkan apakah penghasilan digabung dan dihitung dengan tarif progresif Pasal 17 di SPT Tahunan, atau dikenai PPh final yang selesai saat dipotong. Kolom terakhir menyebut hal yang paling sering terlewat. Semua tarif adalah ketentuan umum; ada pengecualian untuk penerima tertentu, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan insentif sementara.
Pilih judul kolom untuk mengurutkan.
| Jenis penghasilan | Skema | Tarif / dasar umum | Di SPT Tahunan | Perlu diperhatikan |
|---|---|---|---|---|
| Gaji pegawai tetap | Non-final, dipotong PPh 21 | TER bulanan Jan–Nov; Pasal 17 untuk setahun di Desember | Digabung; bukti potong jadi kredit pajak | Dua pemberi kerja dalam setahun sering memicu kurang bayar |
| Honor bukan pegawai (pekerja bebas, narasumber) | Non-final, dipotong PPh 21 | Tarif Pasal 17 × 50% dari bruto | Digabung; dihitung ulang dengan pembukuan atau norma | Pemberitahuan pemakaian norma (NPPN) di awal tahun |
| Bunga deposito dan tabungan | PPh final Pasal 4 ayat (2) | 20% dari bunga bruto | Dilaporkan sebagai penghasilan final; pokok di daftar harta | Tidak bisa dikurangi PTKP atau zakat |
| Bunga obligasi dan SBN ritel | PPh final | 10% (PP 91/2021) untuk wajib pajak dalam negeri | Dilaporkan sebagai penghasilan final | Selisih harga jual juga termasuk dasar pengenaan |
| Dividen dari perseroan dalam negeri | Dikecualikan bila diinvestasikan; jika tidak, PPh final | 0% dengan syarat investasi; 10% jika syarat tidak dipenuhi | Dilaporkan; laporan realisasi investasi terpisah | Syarat jangka waktu investasi minimal 3 tahun pajak |
| Penjualan saham di bursa | PPh final | 0,1% dari nilai transaksi penjualan | Dilaporkan sebagai penghasilan final | Saham pendiri punya tambahan tarif |
| Sewa tanah atau bangunan | PPh final | 10% dari bruto sewa (PP 34/2017) | Dilaporkan sebagai penghasilan final | Penyewa badan biasanya memotong; jika penyewa orang pribadi, setor sendiri |
| Pesangon | PPh 21 final | Lapisan 0% / 5% / 15% / 25% | Dilaporkan sebagai penghasilan final | Tidak digabung dengan gaji |
| JHT atau manfaat pensiun sekaligus | PPh 21 final | 0% sampai Rp50 juta, 5% di atasnya | Dilaporkan sebagai penghasilan final | Pensiun bulanan berbeda: dipotong biasa |
| Hibah dari keluarga sedarah satu derajat, warisan | Bukan objek pajak | – | Dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek; hartanya masuk daftar harta | Hibah dari pihak lain umumnya objek pajak |
Tarif di atas adalah ketentuan umum per Oktober 2026 menurut UU PPh, UU HPP, PP 131/2000, PP 91/2021, PP 34/2017, PMK 81/2024 dan PMK 168/2023. Aturan bisa berubah lewat peraturan baru atau insentif sementara. Cocokkan dengan teks resmi di pajak.go.id dan JDIH Kemenkeu. Tabel ini informasi umum, bukan nasihat pajak; untuk kasus spesifik, tanyakan ke Kring Pajak 1500200 atau konsultan pajak terdaftar.