Checklist Dokumen SPT Tahunan Orang Pribadi: Bukti Potong, Harta, Utang dan Pengurang

Sebelum membuka Coretax, siapkan lima kelompok dokumen: identitas dan data keluarga (NIK, Kartu Keluarga, status per 1 Januari), bukti potong dari setiap pemberi penghasilan, bukti pengurang (zakat, iuran pensiun pribadi), data harta dan utang per 31 Desember, serta bukti setor pajak yang Anda bayar sendiri. Dengan dokumen lengkap, pengisian SPT karyawan biasa bisa selesai dalam satu sesi, dan angka yang Anda laporkan dapat dijelaskan bila suatu hari ditanya DJP.

Panduan ini bagian dari simulasi PPh 21 setahun. Versi centang interaktif tersedia di checklist SPT Tahunan Coretax. Informasi umum, bukan nasihat pajak.

1. Identitas, akun dan keluarga

NIK yang sudah aktif sebagai NPWP dan akun Coretax yang bisa diakses;
email dan nomor ponsel yang terdaftar (untuk kode verifikasi);
kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik untuk menandatangani SPT;
Kartu Keluarga terbaru untuk mencocokkan status PTKP dan tanggungan per 1 Januari tahun pajak;
bila PH atau MT: akta pisah harta atau dokumen pemilihan status, serta NIK pasangan.

Kesalahan status PTKP termasuk yang paling umum (daftar kesalahan).

2. Dokumen penghasilan menurut jenisnya

Jenis penghasilan	Dokumen	Dari mana
Gaji pegawai tetap	Bukti potong PPh 21 tahunan	Pemberi kerja, tersedia di Coretax
Gaji dari pemberi kerja kedua	Bukti potong tahunan kedua	Pemberi kerja lama/baru
Honor bukan pegawai	Bukti potong PPh 21 bukan pegawai	Setiap klien
Pensiun bulanan	Bukti potong pensiun	Dana pensiun, Taspen, BPJS Ketenagakerjaan
Pesangon, JHT sekaligus	Bukti potong PPh 21 final	Pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan
Bunga deposito	Bukti potong PPh final atau rekap bunga	Bank
Kupon obligasi/SBN	Bukti potong atau laporan kustodian	Agen penjual, perusahaan efek
Dividen	Laporan dividen dan bukti realisasi investasi	Perusahaan efek, emiten
Sewa properti	Bukti potong/setor PPh final 10%	Penyewa atau setoran sendiri
Penghasilan luar negeri	Bukti penerimaan dan bukti pajak luar negeri	Pemberi penghasilan luar negeri
Usaha atau pekerjaan bebas	Catatan peredaran bruto atau laporan keuangan	Catatan sendiri

Untuk karyawan dengan satu pemberi kerja, sering hanya baris pertama dan rekap bunga deposito yang relevan. Bagi pekerja bebas, lihat panduan freelancer dan NPPN.

3. Bukti pengurang

Pengurang	Dokumen	Catatan
Zakat atau sumbangan keagamaan wajib	Bukti setor dari BAZNAS, LAZ atau lembaga resmi	Jangan dobel dengan yang tercantum di bukti potong
Iuran DPLK	Laporan atau bukti setoran tahunan DPLK	Iuran lewat kantor biasanya sudah di bukti potong; setoran pribadi di luar kantor konfirmasi dulu ke KPP
Iuran JHT/JP	Biasanya sudah ada di bukti potong	Cek kesesuaian

Pengeluaran yang tidak mengurangi pajak, seperti premi asuransi jiwa pribadi atau biaya sekolah anak, tidak perlu dikumpulkan untuk pengurang (daftar lengkap).

4. Harta dan utang per 31 Desember

Kelompok harta	Data yang dibutuhkan
Kas dan setara kas	Saldo tabungan, giro, deposito per 31 Desember (rekening koran atau aplikasi bank)
Piutang	Pinjaman yang Anda berikan kepada orang lain
Investasi	Saham, reksa dana, SBN, obligasi: jumlah unit/lembar dan nilai perolehan
Alat transportasi	Merek/jenis, tahun perolehan, harga perolehan (BPKB, faktur)
Tanah dan bangunan	Lokasi, luas, tahun dan harga perolehan (akta jual beli, SHM/SHGB, PBB)
Harta bergerak lain	Logam mulia, perhiasan bernilai, peralatan elektronik bernilai besar
Harta di luar negeri	Rekening, properti, investasi di luar negeri

Utang	Data
KPR	Nama kreditur, tahun mulai, sisa pokok per 31 Desember
Kredit kendaraan	Sisa pokok per 31 Desember
Kartu kredit	Saldo tagihan per 31 Desember
Pinjaman lain	Pemberi pinjaman, sisa pokok

Harta dilaporkan dengan nilai perolehan, bukan nilai pasar, dan tetap tercantum setiap tahun selama masih dimiliki. Konsistensi daftar harta sangat penting (panduan harta dan SP2DK).

5. Bukti setor dan administrasi lain

bukti setor angsuran PPh Pasal 25 (jika ada);
bukti setor PPh Pasal 29 bila hasil hitungan kurang bayar (disetor sebelum kirim SPT);
bukti setor PPh final yang dibayar sendiri, misalnya atas sewa dari penyewa orang pribadi atau dividen yang tidak diinvestasikan;
bukti pemberitahuan pemakaian NPPN (pekerja bebas);
SPT tahun lalu sebagai pembanding daftar harta.

Contoh paket dokumen (ilustratif)

Karyawan, K/2, satu pemberi kerja, punya deposito dan KPR:

Bukti potong PPh 21 tahunan dari kantor.
Rekap bunga deposito dan saldo 31 Desember dari bank.
Saldo tabungan 31 Desember.
Data rumah: tahun dan harga beli dari akta.
Sisa pokok KPR per 31 Desember dari bank.
Data kendaraan: tahun dan harga beli.
Kartu Keluarga.
Bukti zakat bila dibayar sendiri.

Dengan delapan dokumen ini, SPT umumnya nihil (atau sedikit lebih bayar bila ada zakat mandiri). Gunakan kalkulator Pasal 17 untuk mengecek angka sebelum mengirim.

Pertanyaan umum

Berapa lama dokumen pajak harus disimpan?

Simpan dokumen pendukung setidaknya selama jangka waktu daluwarsa penetapan pajak, yang menurut UU KUP umumnya lima tahun sejak berakhirnya tahun pajak, dan lebih lama untuk dokumen harta yang masih dimiliki.

Bukti potong saya belum muncul di Coretax. Apa yang dilakukan?

Hubungi HR pemberi kerja untuk memastikan bukti potong sudah diterbitkan atas NIK Anda. Jika batas waktu sudah dekat, laporkan sesuai bukti potong yang Anda pegang dan lakukan pembetulan bila perlu.

Apakah saya perlu melampirkan rekening koran?

Biasanya tidak dilampirkan, tetapi angka saldo harus sesuai rekening koran. Simpan sebagai arsip.

Apakah harta yang dibeli dengan cicilan dicantumkan?

Ya. Harta dicantumkan dengan harga perolehan penuh, dan sisa cicilannya dicantumkan sebagai utang.

Sumber resmi

Direktorat Jenderal Pajak — panduan pengisian SPT Tahunan orang pribadi
Portal Coretax DJP — akses bukti potong dan pengisian SPT
BAZNAS — bukti setor zakat
Database Peraturan BPK — UU KUP tentang kewajiban menyimpan dokumen