Daftar periksa sebelum, saat dan sesudah mengisi SPT Tahunan PPh orang pribadi lewat Coretax DJP.
0 / 14 selesai
Checklist ini merangkum persiapan SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak yang dilaporkan lewat Coretax DJP, sistem administrasi pajak yang mulai dipakai 1 Januari 2025 berdasarkan PMK 81/2024. Sejak saat itu NIK berfungsi sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, dan SPT ditandatangani secara elektronik dengan kode otorisasi DJP atau sertifikat elektronik.
Cara pakai. Centang setiap butir sesudah dokumen atau langkahnya siap. Urutannya disusun dari akun, dokumen penghasilan, pengurang, harta dan utang, hitungan, sampai pengiriman. Butir yang tidak relevan (misalnya pesangon) boleh dilewati.
Contoh. Karyawan yang pindah kerja pada Juli akan punya dua bukti potong. Ia perlu menggabungkan keduanya, menghitung ulang PPh setahun, dan biasanya menemukan kurang bayar karena PTKP dan lapisan 5% terpakai dua kali oleh dua pemberi kerja. Kurang bayar itu harus disetor sebelum SPT dikirim.
Batasan. Batas waktu normal SPT orang pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir (31 Maret). Kebijakan relaksasi, seperti penghapusan sanksi sampai 30 April 2026 untuk tahun pajak 2025 lewat KEP-55/PJ/2026, berlaku per tahun dan tidak otomatis berulang. Cek pengumuman di pajak.go.id. Lihat juga cara lapor SPT di Coretax.
Hitung, Simulasi & Checklist
Daftar dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengisi SPT Tahunan PPh orang pribadi di Coretax, dikelompokkan untuk karyawan, pekerja bebas, investor dan keluarga.
Kesalahan, Sanksi & Sumber Resmi
Kesalahan paling sering dalam menghitung dan melaporkan PPh pribadi: status PTKP, dua bukti potong, zakat, harta, PPh final, tenggat SPT, plus daftar sumber resmi DJP dan Kemenkeu.
Kesalahan, Sanksi & Sumber Resmi
Langkah lapor SPT Tahunan PPh orang pribadi lewat Coretax: aktivasi akun NIK, kode otorisasi, bukti potong otomatis, harta, kode billing, kirim sebelum 31 Maret dan relaksasi 2026.
Kesalahan, Sanksi & Sumber Resmi
Cara mencantumkan harta dan utang di SPT orang pribadi dengan nilai perolehan, mengapa ketidakcocokan memicu SP2DK, cara menanggapi surat permintaan penjelasan, dan dokumen yang perlu disiapkan.
