Denda Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi Rp100.000 dan Bunga Telat Bayar: Cara Hitung dan Menghindarinya

Orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh setelah batas waktu 31 Maret dikenai denda Rp100.000 per SPT menurut Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Jika SPT juga kurang bayar dan PPh Pasal 29 disetor setelah jatuh tempo, ada bunga per bulan menurut Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, dihitung dari jatuh tempo sampai tanggal bayar (bagian bulan dihitung satu bulan penuh), paling lama 24 bulan. Tarif bunganya ditetapkan Menteri Keuangan setiap bulan berdasarkan suku bunga acuan. Denda dan bunga ditagih lewat Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk tahun pajak 2025, sanksi ini dihapus bagi yang melapor dan membayar sampai 30 April 2026 berdasarkan KEP-55/PJ/2026.

Panduan ini bagian dari daftar kesalahan umum dan sumber resmi. Topiknya khusus orang pribadi; ini informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak.

Jenis sanksi yang relevan bagi orang pribadi

Pelanggaran	Dasar	Sanksi
SPT Tahunan PPh orang pribadi terlambat	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	Denda Rp100.000
PPh Pasal 29 disetor setelah jatuh tempo	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	Bunga per bulan, maks. 24 bulan
Angsuran PPh Pasal 25 terlambat	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	Bunga per bulan
Pembetulan SPT sendiri yang menyebabkan kurang bayar	Pasal 8 ayat (2) UU KUP	Bunga per bulan atas kekurangan
Kekurangan pajak ditemukan dalam pemeriksaan	Pasal 13 UU KUP	Bunga dengan tarif lebih tinggi lewat SKPKB
Tidak menyampaikan SPT dengan sengaja atau isi tidak benar yang merugikan negara	Pasal 39 UU KUP	Pidana, setelah proses penegakan hukum

Sebagian besar karyawan hanya berhadapan dengan dua baris pertama. Baris terakhir menyangkut kesengajaan dan proses hukum, dan tidak terjadi hanya karena terlambat beberapa hari.

Cara menghitung bunga Pasal 9 (ilustratif)

Rumus umum:

Bunga = tarif bunga per bulan × jumlah bulan terlambat × pokok yang terlambat dibayar

Tarif per bulan ditetapkan lewat keputusan Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, dibagi 12. Karena berubah setiap bulan, ambil tarif yang berlaku untuk bulan jatuh tempo dari pengumuman resmi.

Contoh (tarif contoh 0,6% per bulan): kurang bayar Rp5.000.000, jatuh tempo 31 Maret, disetor 10 Juni.

Komponen	Hitungan	Rupiah
Jumlah bulan	April, Mei, sebagian Juni = 3 bulan	–
Bunga	0,6% × 3 × 5.000.000	90.000
Denda telat lapor (jika SPT juga terlambat)	Pasal 7	100.000
Total sanksi		190.000

Sanksi ini kecil dibanding pokok, tetapi bisa bertambah jika keterlambatan berlanjut sampai dua tahun, atau jika kekurangan ditemukan lewat pemeriksaan dengan tarif bunga yang lebih tinggi.

Bagaimana sanksi ditagih

DJP mendeteksi keterlambatan atau kekurangan dari data sistem.
DJP dapat mengirim Surat Teguran bila SPT belum disampaikan.
Sanksi ditetapkan dengan STP.
STP harus dilunasi dalam jangka waktu yang tercantum. Jika tidak, tagihan bisa berlanjut ke penagihan aktif dengan surat teguran penagihan dan surat paksa.

Di Coretax, STP dan tagihan dapat dilihat di akun Anda. Bayar dengan kode billing yang sesuai.

Kapan sanksi bisa tidak dikenakan atau dihapus

Situasi	Mekanisme
Kebijakan relaksasi resmi untuk tahun tertentu	Contoh: KEP-55/PJ/2026 untuk tahun pajak 2025 sampai 30 April 2026; STP yang terlanjur terbit dihapus secara jabatan
Keadaan kahar (bencana alam, kebakaran)	Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU KUP membebaskan denda bagi kondisi tertentu
Wajib pajak meninggal dunia, tidak lagi menjalankan usaha, WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia	Tidak dikenai denda menurut Pasal 7 ayat (2)
Sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak	Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi menurut Pasal 36 ayat (1) UU KUP

Permohonan Pasal 36 diajukan ke KPP dengan alasan dan bukti. Hasilnya bergantung penilaian DJP; jangan mengandalkannya sebagai rencana.

Perpanjangan resmi bukan relaksasi

Wajib pajak dapat memperpanjang batas waktu SPT Tahunan paling lama dua bulan dengan menyampaikan pemberitahuan sebelum batas waktu, disertai penghitungan sementara pajak terutang dan bukti pelunasan kekurangannya. Perpanjangan ini berguna bila dokumen belum lengkap, misalnya menunggu bukti potong dari luar negeri. Tetapi pajak yang diperkirakan kurang bayar tetap harus disetor sebelum 31 Maret agar tidak berbunga.

Cara menghindari sanksi

Aktifkan akun Coretax dan buat kode otorisasi pada Januari.
Hitung ulang PPh setahun begitu bukti potong tersedia (biasanya Januari–Februari).
Jika kurang bayar, setor sebelum 31 Maret walaupun SPT belum siap.
Jadwalkan pengingat untuk angsuran PPh 25 bila ada.
Simpan bukti penerimaan elektronik SPT.

Langkah lengkap ada di panduan lapor SPT di Coretax. Jika Anda sadar ada kesalahan setelah lapor, lihat panduan pembetulan.

Pertanyaan umum

Saya tidak punya penghasilan di atas PTKP tetapi terdaftar. Apakah tetap didenda jika telat?

Wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT dapat dikenai denda bila terlambat, walaupun SPT nihil. Jika Anda tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, ajukan status non-efektif atau penghapusan sesuai prosedur.

Apakah bunga dihitung per hari?

Tidak. Bunga dihitung per bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Apakah denda Rp100.000 berlaku setiap tahun keterlambatan?

Denda berlaku untuk setiap SPT yang terlambat. Jika tiga tahun SPT terlambat, masing-masing dapat dikenai denda.

Apakah sanksi bisa dibayar sebelum STP terbit?

Bisa saja, tetapi biasanya Anda menunggu STP agar jumlahnya pasti. Prioritaskan melunasi pokok kurang bayar agar bunga berhenti bertambah.

Sumber resmi

Database Peraturan BPK — UU KUP sebagaimana diubah UU HPP (Pasal 3, 7, 8, 9, 13, 36, 39)
Direktorat Jenderal Pajak — pengumuman KEP-55/PJ/2026 dan tarif bunga sanksi
JDIH Kementerian Keuangan — keputusan Menteri Keuangan tentang tarif bunga per bulan