PTKP 2026: Tabel TK/0 sampai K/3, K/I, dan Aturan Tanggungan
Besaran PTKP 2026 menurut PMK 101/2016 untuk status TK, K dan K/I, siapa yang boleh jadi tanggungan, kapan status dihitung, dan aturan pegawai wanita kawin.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2026 masih mengikuti PMK 101/PMK.010/2016: Rp54.000.000 setahun untuk diri wajib pajak, tambahan Rp4.500.000 bila kawin, tambahan Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (paling banyak tiga orang), dan tambahan Rp54.000.000 bila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami. Jadi PTKP terendah Rp54 juta (TK/0) dan tertinggi untuk satu wajib pajak Rp126 juta (K/I/3). Status yang dipakai adalah keadaan pada awal tahun pajak, yaitu 1 Januari.
Panduan ini bagian dari panduan utama PPh orang pribadi. Ini informasi umum, bukan nasihat pajak.
Tabel PTKP lengkap
| Status | Arti | PTKP setahun | PTKP sebulan |
|---|---|---|---|
| TK/0 | Tidak kawin, tanpa tanggungan | Rp54.000.000 | Rp4.500.000 |
| TK/1 | Tidak kawin, 1 tanggungan | Rp58.500.000 | Rp4.875.000 |
| TK/2 | Tidak kawin, 2 tanggungan | Rp63.000.000 | Rp5.250.000 |
| TK/3 | Tidak kawin, 3 tanggungan | Rp67.500.000 | Rp5.625.000 |
| K/0 | Kawin, tanpa tanggungan | Rp58.500.000 | Rp4.875.000 |
| K/1 | Kawin, 1 tanggungan | Rp63.000.000 | Rp5.250.000 |
| K/2 | Kawin, 2 tanggungan | Rp67.500.000 | Rp5.625.000 |
| K/3 | Kawin, 3 tanggungan | Rp72.000.000 | Rp6.000.000 |
| K/I/0 | Kawin, penghasilan istri digabung | Rp112.500.000 | – |
| K/I/3 | K/I dengan 3 tanggungan | Rp126.000.000 | – |
Status K/I hanya dipakai di SPT Tahunan suami ketika penghasilan istri memang digabung. Penjelasannya ada di panduan pajak suami-istri.
Siapa yang boleh menjadi tanggungan
Menurut Pasal 7 UU PPh, tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam praktik:
| Anggota keluarga | Bisa jadi tanggungan? | Catatan |
|---|---|---|
| Anak kandung | Ya | Jika belum berpenghasilan dan ditanggung sepenuhnya |
| Anak angkat | Ya | Sebaiknya didukung dokumen pengangkatan |
| Orang tua atau mertua | Ya | Garis lurus ke atas, ditanggung sepenuhnya |
| Kakak, adik, ipar | Tidak | Garis menyamping, bukan garis lurus |
| Keponakan | Tidak | Kecuali diangkat secara sah sebagai anak |
| Anak yang sudah bekerja | Umumnya tidak | Tidak lagi ditanggung sepenuhnya |
Batas tiga tanggungan berlaku walaupun Anda menanggung lebih banyak orang. Satu orang juga hanya boleh diklaim oleh satu wajib pajak; misalnya orang tua yang dibiayai bersama beberapa anak tidak boleh dicantumkan oleh semuanya.
Status dihitung per 1 Januari
Pasal 7 ayat (2) UU PPh menetapkan bahwa PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak. Konsekuensinya:
- Menikah pada Februari 2026: sepanjang tahun pajak 2026 Anda tetap TK. Status K baru berlaku untuk tahun pajak 2027.
- Anak lahir pada Maret 2026: tanggungan baru dihitung untuk tahun pajak 2027.
- Orang tua mulai ditanggung pada Juli 2026: dihitung mulai 2027 bila kondisinya masih sama pada 1 Januari 2027.
Untuk pemotongan PPh 21 bulanan, pemberi kerja juga memakai status per awal tahun atau per awal bekerja. Kalau status di sistem HR keliru, minta diperbaiki dengan menyerahkan Kartu Keluarga terbaru sebelum Desember, karena koreksi PTKP dilakukan pada hitungan masa Desember.
Aturan pegawai wanita kawin
Untuk pemotongan PPh 21, pegawai wanita yang kawin pada umumnya hanya mendapat PTKP untuk dirinya sendiri (setara TK/0), karena PTKP kawin dan tanggungan melekat pada suami sebagai kepala keluarga. Pengecualiannya, ia bisa mendapat PTKP kawin dan tanggungan bila dapat menunjukkan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, dengan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) PMK 168/2023; detail dokumennya bisa ditanyakan ke HR atau KPP.
Di SPT Tahunan, istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21 umumnya tidak perlu digabung dengan suami. Hal itu berbeda dengan istri yang memilih pisah harta atau memilih terpisah (status PH atau MT).
Contoh pengaruh PTKP (ilustratif)
Dua karyawan dengan penghasilan neto sama, Rp150.000.000 setahun:
| Andi (TK/0) | Budi (K/3) | |
|---|---|---|
| Penghasilan neto | 150.000.000 | 150.000.000 |
| PTKP | (54.000.000) | (72.000.000) |
| PKP | 96.000.000 | 78.000.000 |
| 5% × 60.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 15% × sisa | 15% × 36.000.000 = 5.400.000 | 15% × 18.000.000 = 2.700.000 |
| PPh setahun | 8.400.000 | 5.700.000 |
Selisih PTKP Rp18 juta menghasilkan selisih pajak Rp2,7 juta, yaitu 15% dari Rp18 juta, karena keduanya berada di lapisan 15%. Coba variasi lain di kalkulator Pasal 17.
PTKP dan kategori TER
Status PTKP juga menentukan tabel TER yang dipakai untuk pemotongan bulanan:
| Kategori TER | Status PTKP |
|---|---|
| A | TK/0, TK/1, K/0 |
| B | TK/2, TK/3, K/1, K/2 |
| C | K/3 |
Status yang keliru di sistem penggajian membuat potongan bulanan salah sepanjang tahun. Penjelasan TER ada di panduan TER PPh 21, dan dampak status keliru di SPT dibahas di daftar kesalahan umum.
Apakah PTKP akan naik?
Besaran PTKP bisa diubah Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR, dan usulan kenaikan sesekali muncul di pemberitaan. Sampai Oktober 2026, PMK 101/PMK.010/2016 masih menjadi dasar dan belum ada PMK pengganti yang kami ketahui. Sebelum menghitung tahun pajak berikutnya, cek JDIH Kementerian Keuangan atau pengumuman DJP.
Baca juga: tarif progresif Pasal 17 untuk langkah setelah PTKP dikurangkan.
Pertanyaan umum
Apakah suami-istri yang sama-sama bekerja bisa sama-sama mengklaim tanggungan anak?
Tidak. Tanggungan anak melekat pada suami. Istri yang dipotong PPh 21 umumnya hanya mendapat PTKP untuk dirinya sendiri kecuali memenuhi pengecualian di atas.
Saya bercerai pada Juni. Status apa yang dipakai?
Status yang dipakai adalah keadaan per 1 Januari tahun pajak itu. Perubahan karena perceraian berlaku untuk tahun pajak berikutnya, termasuk siapa yang menanggung anak.
Apakah orang tua yang menerima pensiun bisa jadi tanggungan?
Umumnya tidak, karena mereka tidak lagi ditanggung sepenuhnya. Tanggungan harus benar-benar bergantung penuh pada wajib pajak.
Bagaimana cara mengubah status PTKP di Coretax?
Data keluarga diperbarui melalui menu profil wajib pajak di Coretax. Data Dukcapil yang terhubung dengan NIK juga dipakai, jadi pastikan Kartu Keluarga sudah diperbarui di Dukcapil.
Sumber resmi
- JDIH Kementerian Keuangan — PMK 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya PTKP
- Database Peraturan BPK — Pasal 7 UU PPh
- Direktorat Jenderal Pajak — panduan PTKP dan pembaruan data di Coretax
- Ditjen Dukcapil — pembaruan Kartu Keluarga
