Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi 2026: Panduan Lengkap PPh Orang Pribadi
Alur lengkap menghitung PPh orang pribadi 2026: penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, zakat, PTKP, tarif Pasal 17 UU HPP, PPh final dan SPT Coretax.
Pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia dihitung dalam lima langkah: jumlahkan penghasilan bruto yang tidak final, kurangi pengurang yang sah (biaya jabatan, iuran pensiun, zakat lewat lembaga resmi), kurangi PTKP sesuai status Anda pada 1 Januari, kenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5%, 15%, 25%, 30%, 35%) per lapisan, lalu kurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar sepanjang tahun. Selisihnya menentukan apakah SPT Tahunan Anda nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Penghasilan yang sudah dikenai PPh final, seperti bunga deposito, tidak ikut dihitung ulang.
Panduan ini adalah peta untuk seluruh bagian Tarif, PTKP & Aturan 2026. Setiap langkah punya panduan rinci yang ditautkan di bawah. Semua angka contoh bersifat ilustratif dan isi situs ini adalah informasi umum, bukan nasihat pajak untuk kasus Anda.
Dasar hukum yang berlaku pada 2026
Pajak penghasilan orang pribadi diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir untuk lapisan tarif melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan pelaksananya tersebar di beberapa peraturan:
| Aturan | Isi yang relevan untuk orang pribadi |
|---|---|
| UU PPh (diubah UU HPP) | Objek pajak, pengurang, PTKP, tarif Pasal 17 |
| PMK 101/PMK.010/2016 | Besaran PTKP yang masih berlaku |
| PP 58/2023 dan PMK 168/2023 | Tarif efektif rata-rata (TER) dan tata cara pemotongan PPh 21 |
| PMK 66/2023 | Perlakuan natura dan kenikmatan dari pemberi kerja |
| PMK 81/2024 | Ketentuan administrasi dalam rangka Coretax, termasuk SPT dan dividen |
| UU KUP (diubah UU HPP) | Batas waktu SPT, denda, bunga, pembetulan |
Lapisan tarif hasil UU HPP berlaku sejak tahun pajak 2022 dan sampai Oktober 2026 belum diubah lagi. PTKP juga masih mengikuti PMK 101/PMK.010/2016. Yang berubah dalam dua tahun terakhir terutama administrasinya: Coretax mulai berjalan 1 Januari 2025, NIK berfungsi sebagai NPWP, dan SPT Tahunan tahun pajak 2025 untuk pertama kalinya dilaporkan lewat Coretax pada 2026.
Langkah 1: kumpulkan penghasilan yang tidak final
Penghasilan yang masuk hitungan tarif progresif antara lain:
- gaji, tunjangan, lembur, THR, bonus dan tantiem dari pekerjaan;
- premi asuransi kecelakaan kerja, kematian dan kesehatan yang dibayar pemberi kerja (dianggap bagian penghasilan bruto pegawai);
- natura dan kenikmatan yang menjadi objek pajak menurut PMK 66/2023 (penjelasan natura);
- honor sebagai bukan pegawai, misalnya narasumber atau pekerja lepas;
- penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas yang tidak memakai PPh final.
Penghasilan yang tidak ikut dihitung ulang adalah penghasilan yang dikenai PPh final, misalnya bunga deposito dan tabungan (20%), bunga obligasi dan SBN (10%), penjualan saham di bursa (0,1%), sewa tanah atau bangunan (10%), pesangon dan JHT yang dicairkan sekaligus. Penjelasannya ada di panduan PPh final investasi.
Langkah 2: kurangi pengurang yang sah
Untuk pegawai, pengurang yang diakui undang-undang terbatas dan spesifik:
- Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun (Rp500.000 sebulan).
- Iuran pensiun yang dibayar sendiri, termasuk iuran Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bagian pegawai, atau iuran ke dana pensiun yang disahkan.
- Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar ke lembaga resmi.
Pensiunan memakai biaya pensiun 5%, maksimal Rp2.400.000 setahun. Rinciannya di panduan biaya jabatan dan iuran pensiun. Banyak pengeluaran yang terasa wajar, seperti premi asuransi jiwa pribadi atau cicilan KPR, tidak bisa dikurangkan oleh karyawan.
Langkah 3: kurangi PTKP
PTKP adalah bagian penghasilan yang tidak dikenai pajak sama sekali. Besarnya Rp54.000.000 untuk diri sendiri, ditambah Rp4.500.000 bila kawin dan Rp4.500.000 per tanggungan, maksimal tiga tanggungan. Status dihitung menurut keadaan pada awal tahun pajak. Lihat tabel PTKP lengkap.
Langkah 4: kenakan tarif Pasal 17 per lapisan
Hasil pengurangan disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Tarifnya:
| Lapisan PKP setahun | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp60.000.000 | 5% |
| di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta | 15% |
| di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta | 25% |
| di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar | 30% |
| di atas Rp5 miliar | 35% |
Tarif hanya berlaku untuk bagian PKP di lapisan masing-masing. Naik ke lapisan berikutnya tidak membuat seluruh penghasilan dikenai tarif lebih tinggi. Contoh dan jebakannya ada di panduan tarif Pasal 17.
Langkah 5: kurangi kredit pajak
Kredit pajak adalah pajak yang sudah dipotong pihak lain atau dibayar sendiri selama tahun berjalan: PPh 21 di bukti potong tahunan, PPh 21 atas honor, PPh 22 atau 23 tertentu, angsuran PPh 25, dan PPh luar negeri yang boleh dikreditkan. Untuk karyawan, PPh 21 dipotong setiap bulan dengan metode TER lalu disesuaikan di Desember (cara kerja TER).
Contoh hitungan lengkap (ilustratif)
Rina, karyawan tetap satu pemberi kerja, status K/1 per 1 Januari 2026. Gaji dan tunjangan Rp14.000.000 per bulan, ditambah THR Rp14.000.000. Ia membayar iuran JHT 2% dari gaji (Rp280.000 per bulan) dan zakat penghasilan lewat BAZNAS Rp3.000.000 setahun yang dibayar sendiri.
| Komponen | Rupiah |
|---|---|
| Bruto: 12 × 14.000.000 + THR 14.000.000 | 182.000.000 |
| Biaya jabatan: 5% × 182 juta = 9,1 juta, dibatasi | (6.000.000) |
| Iuran JHT: 12 × 280.000 | (3.360.000) |
| Zakat lewat BAZNAS | (3.000.000) |
| Penghasilan neto | 169.640.000 |
| PTKP K/1: 54 juta + 4,5 juta + 4,5 juta | (63.000.000) |
| PKP | 106.640.000 |
| PPh: 5% × 60.000.000 | 3.000.000 |
| PPh: 15% × 46.640.000 | 6.996.000 |
| PPh terutang setahun | 9.996.000 |
Jika bukti potong tahunan dari kantor menunjukkan PPh 21 Rp10.446.000 (karena zakat dibayar sendiri dan tidak lewat kantor), SPT Rina lebih bayar Rp450.000. Selisih itu persis 15% dari zakat Rp3 juta, sesuai lapisan tertinggi yang ia kenai. Isi angka Anda sendiri di kalkulator Pasal 17.
Kapan perlu bertanya ke profesional
Hitungan sederhana di atas cukup untuk karyawan dengan satu pemberi kerja. Pertimbangkan konsultan pajak terdaftar atau datang ke KPP bila Anda punya penghasilan luar negeri, usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet besar, status suami-istri pisah harta, harta yang belum pernah dilaporkan, atau sedang menerima SP2DK. Kesalahan yang sering terjadi dirangkum di daftar kesalahan umum.
Panduan lain di bagian ini
- Tarif progresif Pasal 17 UU HPP
- PTKP 2026 menurut status
- TER PPh 21 bulanan menurut PP 58/2023
- Biaya jabatan dan iuran pensiun
- PPh final deposito, obligasi dan dividen
- Natura dan kenikmatan menurut PMK 66/2023
Pertanyaan umum
Apakah semua orang yang punya NIK wajib lapor SPT?
Tidak semua. Kewajiban lapor melekat pada wajib pajak yang terdaftar. NIK baru berfungsi sebagai NPWP bila Anda memenuhi syarat subjektif dan objektif dan sudah diaktifkan sebagai wajib pajak. Karyawan dengan penghasilan di atas PTKP umumnya terdaftar dan wajib lapor.
Apakah penghasilan di bawah PTKP tetap harus lapor?
Jika Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak, SPT tetap disampaikan walaupun hasilnya nihil, kecuali Anda termasuk kriteria wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT menurut peraturan, atau status Anda sudah diubah menjadi non-efektif.
Apakah tarif berubah pada 2026?
Sampai Oktober 2026 lapisan tarif Pasal 17 dan besaran PTKP tidak berubah. Yang baru terutama insentif PPh 21 ditanggung pemerintah untuk sektor tertentu dan administrasi Coretax. Selalu cek pengumuman terbaru di pajak.go.id.
Apakah hasil kalkulator sama dengan bukti potong?
Biasanya mendekati, tetapi bisa berbeda karena pembulatan, komponen bruto yang tidak Anda masukkan, atau insentif. Angka resmi tetap yang ada di bukti potong dan SPT.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — peraturan, panduan Coretax, pengumuman batas waktu
- JDIH Kementerian Keuangan — teks PMK 101/2016, PMK 168/2023, PMK 66/2023, PMK 81/2024
- Database Peraturan BPK — teks UU PPh, UU HPP, UU KUP dan PP 58/2023
- Kementerian Keuangan — kebijakan fiskal dan insentif pajak
